RI-1.com | Jakarta — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai bukan sekadar pergantian pejabat di Kabinet Merah Putih.
Momentum tersebut dipandang sebagai ujian baru bagi pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pengamat Politik Propetik Samuel F. Silaen menilai pengalaman Suahasil di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai bendahara negara.
Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029.
Sebelum menduduki posisi tersebut, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan. Ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan terlibat dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan.
Namun, Samuel menilai pengalaman birokrasi dan kepakaran ekonomi saja belum cukup.
“Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya,” tegas Samuel kepada JurnalPatroliNews, Senin (14/9/2026).
Bukan Sekadar Memahami Mesin Fiskal
Menurut Samuel, posisi Suahasil sebagai mantan Wakil Menteri memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem, birokrasi, risiko, dan berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah.
Namun, perubahan posisi dari wakil menjadi menteri membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar. Suahasil kini tidak hanya dituntut memahami mekanisme fiskal, tetapi juga menentukan arah kebijakan.
“Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar,” ujarnya.
Samuel menilai kesehatan dan kredibilitas APBN memang penting untuk menjaga kepercayaan publik, dunia usaha, investor, serta keberlanjutan pembangunan.
Namun, ukuran keberhasilan fiskal menurutnya tidak boleh berhenti pada angka defisit, penerimaan, belanja, maupun rasio fiskal.
Anggaran negara harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
“Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan keuangan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak.”
Suahasil Dihadapkan pada Ujian Besar
Samuel menyebut pergantian Menkeu harus menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar rotasi jabatan.
Pemerintah, katanya, perlu memberikan arah yang jelas mengenai kesehatan APBN, prioritas belanja, keberlanjutan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan keadilan sosial.
“Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak terlalu jauh dari realitas kehidupan masyarakat. Di balik istilah defisit, surplus, tax ratio, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi, terdapat kehidupan warga yang menjadi tujuan akhir kebijakan negara.
Menurut Samuel, keberhasilan kebijakan ekonomi harus terlihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, memperoleh pekerjaan layak, mengembangkan usaha, serta merasakan manfaat pembangunan.
Menjaga APBN dengan Keberanian
Tantangan terbesar Suahasil, lanjut Samuel, adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan, disiplin APBN, dan keadilan sosial.
Menteri Keuangan dituntut berani mengambil keputusan, termasuk mengatakan ya terhadap program yang benar-benar dibutuhkan rakyat dan mengatakan tidak terhadap kebijakan yang berpotensi membebani negara atau mengorbankan masa depan fiskal.
“Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek. Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa.”
Samuel menilai Suahasil memiliki modal pengalaman yang cukup kuat. Kini, modal tersebut harus dibuktikan melalui kepemimpinan yang kredibel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Baginya, rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak jargon, melainkan bukti bahwa pajak dikelola secara benar, utang digunakan secara bertanggung jawab, pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan APBN hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Pada akhirnya, pergantian Menkeu bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi bendahara negara, tetapi untuk siapa kebijakan keuangan negara tersebut dijalankan.
“Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia,” pungkas Samuel.
(Red)
Komentar