DENPASAR, 10 November 2026 – RI-1.com, Usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PEKAT Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Provinsi Bali, Drs. I Ketut Putra Wijaya, CRBD., menerima kunjungan empat perwakilan tim kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kantor DPW PEKAT IB Provinsi Bali, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berkaitan dengan kajian urgensi Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dilaksanakan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).
Kajian tersebut merupakan bagian dari penyusunan naskah kebijakan (policy paper) mengenai urgensi pembentukan Dana Abadi Ormas, sebagaimana tercantum dalam surat Kemendagri Nomor 200.1.2/e-1080/Polpum tertanggal 29 Oktober 2026.
Dalam dokumen tersebut, Kemendagri menjelaskan bahwa kajian ini berkaitan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, termasuk upaya menyiapkan regulasi mengenai Dana Abadi Ormas.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam kajian tersebut, mulai dari perkembangan dan kontribusi Ormas di daerah, kapasitas kelembagaan, sumber pendanaan, pelaksanaan hibah pemerintah, tata kelola organisasi, hingga mekanisme pengawasan dan keberlanjutan program.
Ketua DPW PEKAT IB Provinsi Bali, Drs. I Ketut Putra Wijaya, CRBD., menyambut baik perhatian pemerintah terhadap penguatan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, Ormas memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, terutama melalui kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, advokasi, serta partisipasi dalam mendukung pembangunan.
Ia berharap kebijakan Dana Abadi Ormas ke depan dapat disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan yang memiliki legalitas, tata kelola yang baik, serta kegiatan nyata di tengah masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang proporsional.
Penguatan kapasitas kelembagaan juga dinilai penting agar organisasi mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional, mandiri, serta berkelanjutan.
Melalui komunikasi dan pertemuan tersebut, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih luas mengenai kebutuhan organisasi kemasyarakatan sekaligus pentingnya kebijakan yang mampu mendorong Ormas berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
RI-1.COM
Hukum • Investigasi • Berbudaya
(CC89)
Komentar