CIBINONG – RI-1.com, Perkara kematian Rini Rohmawati di Pengadilan Negeri Cibinong kini berkembang menjadi perhatian serius setelah munculnya keterangan mengenai dugaan keterlibatan pihak lain di balik peristiwa tersebut. Menariknya, baik kuasa hukum ketiga terdakwa maupun kuasa hukum keluarga korban sama-sama meminta agar pihak yang diduga memerintahkan, mengancam, atau memiliki peran dalam peristiwa itu turut diungkap dan diproses secara hukum.
Desakan tersebut muncul setelah pemeriksaan tiga terdakwa berinisial J, D, dan F dalam persidangan, Selasa (10/11/2026). Sejumlah keterangan yang disampaikan para terdakwa membuka kembali pertanyaan mengenai bagaimana rangkaian peristiwa yang menyebabkan Rini meninggal dunia sebenarnya bermula.
Terdakwa J mengaku mendapat instruksi secara lisan dari Mami, panggilan untuk Hotmaida, anak dari Opa dan Oma selaku pemilik rumah. Instruksi itu disampaikan pada 26 Mei 2026, saat Mami masih berada di rumah dan hendak bepergian.
Menurut J, instruksi tersebut berkaitan dengan hilangnya charger smartwatch milik Mami. Ia mengaku diminta menanyakan keberadaan barang tersebut kepada Rini dan menyiram korban dengan air panas apabila charger tidak ditemukan.
J juga mengaku mendapat ancaman akan mengalami perlakuan serupa apabila tidak menjalankan instruksi tersebut. Keterangan itu turut diperkuat terdakwa D yang mengaku mendengar langsung pembicaraan tersebut. Sehari kemudian, pada 27 Mei 2026, peristiwa penyiraman air panas terhadap Rini terjadi.
Kuasa hukum keluarga korban, Advokat Fae Sarumaha, menyebut keterangan para terdakwa di bawah sumpah sebagai petunjuk baru untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ia menyatakan pihaknya akan menjadikan fakta persidangan tersebut sebagai bahan untuk membuat laporan polisi terhadap pihak-pihak yang disebut memerintahkan dan mengancam para terdakwa.
Menurut Fae, pihak yang disebut dalam persidangan memang memiliki hak untuk membantah keterangan para terdakwa. Namun, perkara ini tidak boleh hanya dinilai dari pernyataan dan bantahan masing-masing pihak, melainkan harus dilihat dari keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk perlakuan terhadap para pekerja selama berada di rumah majikan.
“Bagi kami, fakta persidangan hari ini menjadi petunjuk baru. Keterangan dan kesaksian para terdakwa di bawah sumpah akan kami jadikan bahan untuk membuat laporan polisi. Kami ingin seluruh rangkaian peristiwa ini terbuka secara terang benderang,” ungkap Fae.
Ia menegaskan, perjuangan keluarga korban tidak boleh berhenti hanya pada tiga orang yang saat ini menjalani proses persidangan.
“Siapa pun yang terbukti terlibat, baik yang memerintahkan, mengancam, menyembunyikan fakta, maupun mengaburkan peristiwa sebenarnya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kami berjuang untuk keadilan bagi korban,” tegasnya.
Senada dengan itu, penasihat hukum ketiga terdakwa, Irman Bunawolo, juga meminta agar kemungkinan keterlibatan pihak lain ditelusuri secara serius. Menurutnya, apabila ditemukan bukti adanya pihak yang memerintahkan, mengancam, atau memiliki peran di balik peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa Rini, pihak tersebut harus turut diproses secara hukum.
“Kalau memang ada pihak lain yang terbukti memerintahkan, mengancam, atau memiliki peran di balik peristiwa ini, semuanya harus diungkap dan diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada pihak yang terlibat justru luput dari pertanggungjawaban,” ujar Irman.
Namun, Irman juga menilai perkara ini menyimpan persoalan yang lebih luas, yakni kondisi dan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Dalam persidangan, para terdakwa tidak hanya menyampaikan keterangan mengenai dugaan perintah dan ancaman, tetapi juga pengalaman mereka selama bekerja di rumah tersebut.
J mengaku pernah dipukul menggunakan botol Baygon karena menggunakan telepon seluler. Sementara F mengaku pernah ditampar setelah diam-diam menggunakan telepon genggam milik majikan untuk menghubungi keluarganya di kampung halaman. Menurut F, para pekerja tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam di rumah tersebut.
Persoalan lain yang terungkap adalah ketidakpastian mengenai besaran upah dan mekanisme pembayarannya. Para terdakwa mengaku selama kurang lebih lima tahun bekerja hanya dua kali menerima transfer gaji, dengan nominal sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta.
Bagi Irman, kondisi tersebut memperlihatkan kerentanan pekerja rumah tangga yang tidak hanya menghadapi persoalan keselamatan, tetapi juga ketidakjelasan pemenuhan hak-hak ekonomi dan kebebasan pribadi.
Ia bahkan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi bukti bahwa praktik-praktik yang menyerupai perbudakan masih dapat terjadi di tengah kehidupan masyarakat modern.
“Di tengah situasi yang kita sebut modern, ternyata praktik-praktik yang menyerupai perbudakan masih ada. Pekerja rumah tangga seolah kehilangan kebebasan, berada dalam tekanan, bahkan menghadapi ancaman dan kekerasan. Ini menjadi tamparan bagi kita semua,” kata Irman.
Menurutnya, pekerjaan rumah tangga yang berlangsung di ruang privat tidak boleh menjadi alasan bagi lemahnya pengawasan negara. Pekerja rumah tangga tetap memiliki hak atas upah, keselamatan, martabat, kebebasan, dan perlakuan yang manusiawi.
Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Irman menilai keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan implementasi dan pengawasan yang nyata.
“Jangan sampai karena bekerja di ruang domestik, hak-hak pekerja rumah tangga justru luput dari perhatian negara. Kasus ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar perlindungan ART benar-benar dijalankan, bukan hanya menjadi aturan di atas kertas,” tambahnya.
Sementara itu, ketiga terdakwa menyatakan tidak memiliki konflik pribadi maupun pertengkaran dengan Rini. Mereka menggambarkan korban sebagai sosok yang baik, menyenangkan, mudah bergaul, dan penurut. Ketiganya juga telah mengakui perbuatan mereka serta menyampaikan penyesalan di persidangan.
Kedua pihak kuasa hukum berharap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Bagi kuasa hukum keluarga korban, langkah tersebut penting untuk memastikan keadilan bagi Rini. Sementara bagi kuasa hukum terdakwa, pengungkapan seluruh pihak yang terbukti terlibat diperlukan agar pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada mereka yang saat ini duduk di kursi terdakwa.
Lebih dari itu, perkara ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan pekerja rumah tangga, sehingga ruang domestik tidak menjadi tempat berlangsungnya kekerasan, pembatasan kebebasan, maupun perlakuan tidak manusiawi tanpa pengawasan. (Red)
Komentar