Jakarta — RI-1.com | Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi
Bandung (FTMD ITB) dalam menginisiasi “Pagar Digital” guna pengawasan keimigrasian di
perbatasan. Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat
pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa, (30/06/2026) di Gedung Direktorat Jenderal
Imigrasi.
“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di
Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk
pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal
SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas
produk yang setara,” tutur Hendarsam.
“Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi “Pagar Digital”, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya.
Lebih lanjut Hendarsam menambahkan “Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18
PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan
Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas
yang memang ada perlintasannya.
Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan
Perjanjian Lintas Batas,” Berdasarkan data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari
hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun demikian,
tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di jalur-jalur tikus di sepanjang garis
perbatasan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan
personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan
komoditas.
“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan
Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” papar Hendarsam.
Untuk itu, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak
2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini dirancang untuk
beroperasi nonstop 24 jam pada garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari
panel surya (solar panel).
Sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja dalam satu kesatuan, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh; serta
Drone Mantis, yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya teknologi ini telah
diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan.
“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan
kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli
konvensional secara drastis,” tambah Hendarsam yang menegaskan bahwa hal ini menjadi keunggulan dari sistem kolaborasi ini.
“Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan,
keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum
tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan
aset udara berawak,” papar Hendarsam.
Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi
utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian
nasional.
“Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa
pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan
jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan
celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian
teknologi nasional secara berkelanjutan,” tutupnya.
(Red)
Komentar