JAKARTA — RI-1.com, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Namun, di tengah momentum bersejarah tersebut, Jakarta menghadapi pertanyaan yang jauh lebih besar: setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta mau menjadi apa?
Jawabannya mulai ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus kota global.
Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan, menilai status kota global tidak boleh berhenti sebagai slogan menjelang 500 tahun Jakarta.
“Jakarta 500 tahun dan status kota global ini bukan gimmick. Ini soal hidup-matinya Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota lagi,” kata Budi.
Kota Global Bukan Sekadar Gedung Pencakar Langit
Menurut Budi, istilah kota global harus dipahami lebih jauh daripada sekadar kota metropolitan dengan gedung tinggi, pusat bisnis, dan infrastruktur modern.
Secara hukum, UU DKJ menempatkan Jakarta sebagai pusat perdagangan, layanan jasa dan jasa keuangan, serta pusat bisnis nasional, regional, hingga global.
Sementara dalam perspektif internasional, konsep kota global berkaitan dengan kemampuan sebuah kota menjadi simpul pergerakan modal, manusia, informasi, dan gagasan.
Dalam Global Cities Index 2025 yang disusun Kearney, Jakarta berada di peringkat 71 dari 158 kota dunia, naik dari posisi 74 pada 2024. Namun, posisi tersebut masih berada di bawah capaian Jakarta pada 2015 yang berada di peringkat 54.
“Jadi jangan puas hanya karena peringkat naik tiga tingkat. Kita harus bertanya, apa yang membuat Jakarta benar-benar diperhitungkan dalam jaringan kota dunia?” ujar Budi.
Kearney mengukur kota global melalui lima dimensi, yakni aktivitas bisnis, modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik.
Jakarta disebut mengalami peningkatan pada sejumlah indikator. Human Capital naik 13 peringkat dan Political Engagement naik empat peringkat. Posisi Jakarta dalam aspek data center juga meningkat, sementara kedatangan wisatawan internasional menunjukkan perbaikan.
Namun, Budi mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar.
Jakarta Sudah Punya Modal, tetapi Pekerjaannya Jauh dari Selesai
Dari sisi konektivitas, Jakarta telah memiliki jaringan MRT, LRT, dan TransJakarta yang terus berkembang. Ekosistem digital dan pusat data juga menjadi modal penting untuk masuk ke ekonomi global.
Tetapi kota global tidak hanya membutuhkan transportasi modern.
Banjir, sampah, kemacetan, polusi udara, sanitasi, dan kualitas lingkungan masih menjadi persoalan mendasar.
Anggaran 2026 misalnya masih menempatkan penanganan banjir dan sampah sebagai kebutuhan besar, masing-masing sekitar Rp3,64 triliun dan Rp1,38 triliun berdasarkan data yang disampaikan Budi.
“Tidak masuk akal kita bicara kota global kalau persoalan dasar seperti banjir, sampah, sanitasi dan kualitas udara belum selesai,” katanya.
Persoalan lain bahkan lebih mendasar: kualitas manusia Jakarta.
Menurut Budi, sekitar 60 persen tenaga kerja Jakarta masih berpendidikan SMP dan SMA. Padahal, ekonomi kota global membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan digital, bahasa asing, analisis data, kecerdasan buatan, jasa keuangan, teknologi, hingga industri kreatif.
Di sinilah menurutnya paradoks Jakarta muncul.
Gedung dan infrastrukturnya bisa dibangun dalam hitungan tahun. Talenta membutuhkan waktu jauh lebih panjang.
Rp4.700 Triliun: Mampukah APBD Membiayai Ambisi Kota Global?
Tantangan berikutnya adalah uang.
APBD Jakarta 2026 ditetapkan sekitar Rp81,32 triliun, turun dari sekitar Rp91,86 triliun pada 2025. Penurunan tersebut antara lain berkaitan dengan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).
Pada saat yang sama, kebutuhan pembiayaan transformasi Jakarta menjadi kota global hingga 2045 diperkirakan mencapai sekitar Rp4.700 triliun untuk berbagai proyek strategis dan program.
Angka itu menunjukkan satu hal: Jakarta tidak bisa mengandalkan APBD semata.
Budi menilai skema pembiayaan alternatif harus diperbesar, mulai dari KPBU, kerja sama dengan swasta, pemanfaatan aset, hingga skema naming right.
“Kalau semua dibebankan kepada APBD, matematikanya tidak ketemu,” ujarnya.
Karena itu, menurut dia, tantangannya bukan sekadar mencari anggaran sebanyak-banyaknya, tetapi membangun ekosistem pembiayaan kota global yang berkelanjutan.
Lima Kota Administratif: Haruskah Jakarta Dipecah?
Persoalan lain yang tidak kalah menarik adalah struktur pemerintahan Jakarta.
Saat ini terdapat lima kota administratif dan satu kabupaten administratif.
Namun, kota administratif tersebut bukan daerah otonom. Wali kota ditunjuk gubernur dan tidak memiliki DPRD maupun APBD sendiri.
Wacana menjadikan lima kota administratif sebagai kota otonom pun muncul.
Budi melihat ada argumen yang mendukung maupun menolak.
Dari sisi pelayanan, otonomi dapat mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Persoalan banjir di Jakarta Utara, misalnya, dapat ditangani lebih dekat dengan karakteristik wilayahnya.
Namun, pemekaran juga memiliki risiko berupa bertambahnya struktur birokrasi, meningkatnya belanja pemerintahan, serta potensi ketimpangan fiskal antarwilayah.
Jakarta Selatan dengan kawasan bisnis seperti SCBD memiliki basis ekonomi yang berbeda dengan Jakarta Utara yang memiliki karakter pesisir dan kawasan pelabuhan.
“Jangan sampai kita memecah Jakarta secara administratif, tetapi justru memperlebar ketimpangan,” kata Budi.
Karena itu, ia melihat kemungkinan jalan tengah, yakni mempertahankan struktur kota administratif tetapi memberikan kewenangan fiskal dan pelayanan yang lebih besar.
Terlebih, UU DKJ sendiri menempatkan Jakarta dalam kerangka aglomerasi yang lebih luas dengan kawasan sekitar Jabodetabek dan wilayah terkait.
Dengan kata lain, tantangannya bukan sekadar bagaimana Jakarta mengurus dirinya sendiri, melainkan bagaimana Jakarta menjadi mesin ekonomi bagi kawasan metropolitan yang jauh lebih besar.
Jangan Terjebak Logika: Gedung Dulu, Manusianya Belakangan
Bagi Budi, inilah titik paling penting dari seluruh agenda Jakarta Kota Global.
Jakarta harus membalik logikanya.
Selama ini pembangunan sering dibayangkan dengan rumus: bangun infrastruktur, datangkan investasi, kemudian tenaga kerja menyesuaikan.
Untuk kota global, menurutnya, rumus tersebut harus dibalik:
“Orangnya dulu, baru gedungnya ikut.”
Budi menilai Jakarta harus menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi.
Data anggaran 2026 yang ia soroti menunjukkan alokasi peningkatan kualitas modal manusia mencapai sekitar Rp17,58 triliun. Angka itu bahkan lebih besar dibanding alokasi infrastruktur fisik yang disebut sekitar Rp3,77 triliun.
Namun, anggaran besar belum otomatis menghasilkan manusia kelas global.
Program pendidikan dan pelatihan harus diarahkan langsung kepada kebutuhan ekonomi Jakarta.
Dari KJP ke Kartu Talenta Global Jakarta
Budi menawarkan gagasan agar kebijakan pendidikan tidak berhenti pada bantuan biaya pendidikan.
KJP Plus dan KJMU, menurutnya, dapat dikembangkan menuju sistem pengembangan talenta.
Bukan sekadar membantu siswa membeli kebutuhan sekolah, tetapi memberikan akses terhadap kursus bahasa Inggris, sertifikasi digital, pelatihan AI, pemrograman, analisis data, hingga magang internasional.
Ia juga mengusulkan pengembangan sekolah-sekolah kejuruan yang memiliki spesialisasi sesuai ekosistem ekonomi masing-masing wilayah.
Misalnya, pendidikan jasa keuangan di Jakarta Pusat, logistik dan kepelabuhanan di Jakarta Utara, serta ekonomi kreatif dan digital di Jakarta Selatan.
Di tingkat masyarakat, pusat vokasi modern juga dapat dikembangkan lebih dekat dengan warga.
“Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, anak dari Cilincing harus punya peluang yang sama untuk masuk ekonomi global seperti anak dari Pondok Indah,” kata Budi.
Pesannya sederhana tetapi tajam: jangan sampai Jakarta menjadi kota global bagi investor dan ekspatriat, tetapi warganya sendiri hanya menjadi penonton.
Murah Bukan Berarti Gratis, Berkelanjutan Bukan Berarti APBD Selamanya
Budi juga menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak harus dimaknai sebagai seluruh layanan diberikan gratis oleh pemerintah.
Yang lebih penting adalah beban keluarga ditekan dan akses terhadap pendidikan berkualitas diperluas.
Untuk menjaga keberlanjutan, ia mengusulkan skema dana abadi pendidikan yang dapat diisi dari sumber pendapatan non-APBD, termasuk pemanfaatan naming right atau kontribusi ekosistem usaha.
Ia juga mengusulkan perusahaan global yang berinvestasi di Jakarta ikut terlibat langsung dalam pengembangan sekolah kejuruan.
Bukan sekadar CSR seremonial, melainkan kerja sama kurikulum, sertifikasi, teknologi, dan penyaluran lulusan.
Dengan begitu, investasi asing tidak hanya dihitung dari berapa rupiah modal yang masuk, tetapi juga berapa banyak warga Jakarta yang naik kelas karena investasi tersebut.
Ukuran Kota Global Jangan Hanya Peringkat
Budi menilai Jakarta juga membutuhkan indikator yang lebih konkret.
Keberhasilan kota global seharusnya dapat dilihat dari kemampuan anak Jakarta menguasai bahasa asing, memperoleh sertifikasi internasional, masuk sektor jasa formal, mendapatkan pekerjaan berupah layak, dan mampu bersaing di pasar kerja global.
Dengan demikian, keberhasilan Jakarta bukan hanya ketika namanya naik dalam indeks internasional.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah warga Jakarta ikut naik kelas?
Karena pada akhirnya, kota global bukan sekadar tentang seberapa tinggi gedungnya, seberapa besar investasinya, atau seberapa tinggi peringkatnya.
Kota global adalah tentang seberapa kuat manusia yang tinggal di dalamnya menghadapi persaingan dunia.
Jakarta 500 Tahun: Global untuk Siapa?
Momentum 500 tahun Jakarta pada 2027 seharusnya menjadi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar.
Setelah pusat pemerintahan bergeser ke IKN, Jakarta tidak boleh sekadar mencari identitas baru. Jakarta harus membangun mesin ekonomi baru yang bertumpu pada jasa, teknologi, perdagangan, keuangan, kreativitas, dan sumber daya manusia.
Tetapi ada satu garis merah yang menurut Budi tidak boleh dilewati: Jakarta tidak boleh menjadi kota global yang warganya justru tersisih dari pertumbuhan kotanya sendiri.
Karena itu, pembangunan jasa dan pembangunan SDM harus berjalan beriringan.
Jasa menjadi mesinnya.
SDM menjadi bahan bakarnya.
Infrastruktur menjadi jalannya.
Dan warga Jakarta harus menjadi penerima manfaat utamanya.
“Kalau mau jadi kota global, jangan hanya bangun gedung untuk dunia. Bangun manusia Jakarta supaya mampu mengisi gedung itu,” ujar Budi.
Itulah tantangan Jakarta memasuki usia 500 tahun: bukan sekadar menjadi kota yang dilihat dunia, tetapi menjadi kota yang membuat warganya mampu bersaing dengan dunia.
Jumat, 2 Oktober 2026
Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN)
Budi Mulyawan
(Ketum DPN KOMBATAN)
(Red)
Komentar