Tabanan –RI-1.com, Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan Skrining Tuberkulosis (TBC) dengan Intervensi Rontgen Dada berjalan optimal, Tim Kerja TB-ISPA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali dan Dinkes Kabupaten Tabanan melaksanakan peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan, Rabu (08/10).
Kegiatan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan skrining TBC yang dijadwalkan pada 15 Oktober mendatang, agar berjalan lancar dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Selama peninjauan, tim dari Kemenkes dan Dinkes menanyakan berbagai langkah persiapan yang telah dilakukan oleh Tim Medis Lapas Tabanan. Dokter Lapas, Luh Putu Tresnadewi, menjelaskan bahwa Lapas Tabanan sebelumnya telah melaksanakan penyuluhan dan skrining TBC kepada seluruh Warga Binaan. “Untuk pelaksanaan skrining dengan intervensi rontgen dada nantinya akan dilaksanakan di ruang serbaguna Aula Candra Prabhawa,” jelasnya.
Kepala Lapas Tabanan, Prawira Hadiwidjojo, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan skrining ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan Warga Binaan. “Kami sangat mengapresiasi langkah Kemenkes dan Dinas Kesehatan yang telah memberikan perhatian besar terhadap kondisi kesehatan di Lapas. Tentunya kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, dr. Galuh Budi Caksono selaku perwakilan Tim TB-ISPA Kemenkes RI menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan Lapas Tabanan. “Kami melihat antusiasme dan kesiapan yang baik dari pihak Lapas. Diharapkan kegiatan skrining nanti dapat berjalan lancar serta mampu mendeteksi dini potensi kasus TBC sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Skrining TBC dengan Intervensi Rontgen Dada nantinya dapat berjalan dengan lancar dan menjadi langkah konkret dalam upaya pencegahan serta penanggulangan TBC di lingkungan pemasyarakatan, sekaligus wujud nyata pemenuhan hak-hak dasar Warga Binaan, khususnya di bidang kesehatan.
(CC89)
