RI-1.com – Badung, Bertempat di ruang ujian Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Universitas Dhyana Pura, telah dilangsungkan ujian tesis atas nama Made Bagus Prakasa yang kesehariannya juga , bekerja dan menjabat sebagai Human Resources Manager di Hotel berbintang 4 di Hotel Azana Garden Hill Resort Blora. (27/10-25)
Ujian ini berlangsung pada tanggal 3 September 2025. Dewan pengujinya adalah Dr. Christimulia Purnama Trimurti,
Dr. Yeyen Komalasari, Dr. Gusti Ngurah Jokoadinegara selaku pembimbing sekaligus penguji.
Dalam tesis ini Dr. Christimulia dan tim menemukan bahwa hampir seluruh hotel di Indonesia menggunakan pegawai dengan sistem kontrak dan daily worker setelah masa Pandemi Covid 19.
“Realita yang terjadi ini mengakibatkan masa depan pekerja di sektor pariwisata menjadi kurang prospek. Prospek karir di sektor Pariwisata seperti hotel, restoran dan kafe kurang bisa diandalkan, banyak para pelaku industri pariwisata menggunakan tenaga kerja kontrak dan tenaga daily worker yang dibayar per hari tanpa tunjangan, tanpa jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan lainnya seperti para pekerja tetap.”, jelasnya.
Selanjutnya mahasiswa yang diuji juga memaparkan bahwa“, di industri pariwisata juga harus memiliki standar tinggi dimana para pekerja termasuk daily worker harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Di industri pariwisata tidak selamanya waktu yang ada tergolong High Season, namun sebagian waktu adalah tergolong Low Season sehingga para pelaku industri pariwisata berusaha bertahan dengan menggunakan sedikit pekerja tetap, dan sebagian pekerja adalah tenaga kontrak maupun pekerja Daily Worker”, ungkap sang mahasiswa dengan penuh semangat.
Selanjutnya Dr, Christimulia dan rekan pengujinya juga memberikan opini bahwa; pemerintah berusaha membantu para pekerja di sektor pariwisata melalui 8 program akselerasi di 2025. Salah satu kebijakan adalah Perluasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata. Pemerintah akan menanggung pajak penghasilan (PPh) pegawai hotel, restoran, dan kafe (horeka) hingga akhir 2026 yang akan menyasar 552 ribu pekerja sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).
Paparnya juga bahwa, “setiap pekerja di sektor Pariwisata dengan gaji hingga Rp. 10 juta per bulan mendapatkan pembebasan pajak PPh 21 hingga tahun 2026. Program Pemerintah ini merupakan perhatian pemerintah kepada para pekerja di sektor Pariwisata. Pekerjaan pariwisata sangat tergantung pada kunjungan wisatawan, regulasi, kebijakan imigrasi, perubahan iklim dan bencana, yang membuat risiko eksternal cukup tinggi. Data Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menunjukkan bahwa Devisa Indonesia dari sektor Pariwisata di tahun 2024 sebesar USD 16,71 Miliar yang jumlahnya hampir sama dengan Devisa sektor Pariwisata sebelum Covid 19, jelasnya.
“Namun besarnya Devisa sektor Pariwisata di tahun 2024 tidak menghilangkan fenomena penggunaan tenaga kerja kontrak dan daily worker yang tidak menjamin masa depan para pekerja di sektor pariwisata. Biaya hidup yang tidak sebanding dengan upah para pekerja membuat masa depan para pekerja di sektor pariwisata patut mendapatkan perhatian dan diperjuangkan menjadi lebih baik. Program kebijakan pemerintah sangat membantu para pekerja yang mendapatkan gaji dibawah Rp. 10 juta menjadi lebih sejahtera.
Dengan penghasilan nyata yang lebih tinggi (karena beban pajak dihilangkan atau ditanggung pihak lain), pegawai bisa lebih puas, yang berpotensi menurunkan turnover dan meningkatkan loyalitas. Dalam konteks manajemen SDM, ini bisa meningkatkan komitmen pegawai terhadap organisasi hotel, yang sangat penting dalam industri jasa, di mana kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh karyawan.
Dengan penghasilan bersih yang lebih besar akibat pajak ditanggung pemerintah, pekerja hotel mungkin akan meningkatkan konsumsi barang/jasa lokal, yang bisa memberikan efek multiplier positif di daerah wisata atau ekonomi lokal. Tingkat konsumsi yang meningkat bisa sedikit membantu dalam pembangunan ekonomi lokal, ungkapnya.
Dr. Christimulia berharap; “Semoga Program Pemerintah yang diluncurkan di tahun 2025 dengan menanggung pajak penghasilan (PPh) pegawai hotel, restoran, dan kafe (horeka) juga diikuti oleh kebijakan kebijakan lain seperti perhitungan yang benar atas Upah Minimum Regonal (UMR), perlindungan atas para pekerja pariwisata terutama pekerja kontrak dan daily worker agar pekerjaan di industri pariwisata tetap diminati bagi masyarakat, ungkapnya dengan penuh optimisme.
Narasumber:
Assoc.Prof. Dr. Christimulia Purnana Trimurti
Universitas Dhyana Pura
(RED)
