Denpasar — RI-1.com | Polresta Denpasar menerima kunjungan dan kegiatan penelitian serta supervisi tindak pidana korupsi (Tipidkor) oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mabes Polri, yang berlangsung pada Senin (4/5/2026) di Rupatama Polresta Denpasar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Polri dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi di tingkat kewilayahan.
Dengan dipimpin langsung oleh Kapuslitbang Polri Brigjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., didampingi Ketua Tim Kombes Pol. Ida Bagus Made, S.I.K., M.M. beserta tim. Kedatangnya disambut Karorena Polda Bali Kombes Pol. Mohammad Basori, S.I.K., M.M., M.H. dan Karosdm Polda Bali Kombes Pol. Agus Nugroho, S.I.K., M.H. dan Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang, S.I.K., M.H., bersama Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati, S.I.K., M.H. serta Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Kombes Pol. I Komang Budiartha, S.I.K.
Dalam sambutannya, Kapolresta Denpasar menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada tim, selanjutnya menyampaikan paparan yang pada intinya menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap perekonomian negara, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tipidkor melalui tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan keberanian moral setiap personel.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya sinergitas antarunit serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan stakeholder terkait guna memastikan proses penanganan perkara berjalan cepat, tepat, dan akuntabel. Selain itu, Polri juga memiliki peran penting dalam mengawal program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.
Sementara itu, Kapuslitbang Polri dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel dalam penanganan perkara korupsi. Ia mengakui masih adanya keterbatasan SDM yang memiliki spesialisasi di bidang Tipidkor, sehingga diperlukan penguatan kompetensi serta penyamaan persepsi.
“Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menghasilkan data yang akan diolah menjadi rekomendasi kebijakan strategis dalam mendukung pemberantasan korupsi dan keberhasilan program nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Tim Puslitbang juga memaparkan hasil penelitian dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pemberantasan Tipikor di Kewilayahan, yang menyoroti aspek sumber daya, mindset personel, serta kelembagaan. Disebutkan bahwa perkembangan modus korupsi semakin kompleks, mulai dari penggunaan perusahaan fiktif hingga dokumen elektronik, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan komprehensif.
Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) melalui pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, termasuk kuesioner yang melibatkan anggota Ditreskrimsus dan Satreskrim. Hasil penelitian diharapkan mampu merumuskan model kelembagaan yang lebih efektif dan efisien dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Polri, khususnya jajaran kewilayahan, semakin optimal dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (RED)
Komentar